RUMAH BELAJAR PERMATA
MENERIMA PENDAFTARAN HOMESCHOOLING ONLINE
TINGKAT SD, SMP, DAN SMA
BERIJAZAH PAKET A, PAKET B, PAKET C
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
(DARING/ONLINE)
BIAYA TERJANGKAU
WA
081315220161
RINGKASAN
MATERI DAN LATIHAN SOAL PKN KELAS 11 SEMESTER 2 KURIKULUM 2013
BAB
4 - HUBUNGAN INTERNASIONAL
Secara kodrati manusia merupakan
makhluk sosial, individu, dan ciptaan Tuhan. Ketiganya merupakan kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. Manusia baru memiliki arti jika ia bersama dengan
manusia lainnya. Melalui kerja sama dengan manusia lainnya, ia memfungsikan
daya nalarnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya untuk kepentingan
bersama. Kerja sama itu tidak hanya dilakukan antara manusia dalam satu negara,
melainkan antara bangsa-bangsa.
Para ahli hukum mengartikan
hubungan internasional sebagai hubungan antarbangsa.
Landasan politik luar negeri
Indonesia adalah Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif dalam arti bebas bergaul
dengan negara mana pun tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem pemerintahan dan
kebudayaan Negara yang bersangkutan. Indonesia juga aktif mewujudkan perdamaian
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tahap-tahap dalam pembuatan
perjanjian internasional adalah
a) penjajakan,
b) perundingan,
c) perumusan naskah perjanjian,
d) penerimaan naskah perjanjian
(adoption of the text),
e) penandatanganan (signature),
dan
f) pengesahan naskah perjanjian
(authentication of the text).
Tahap pengesahan perjanjian dapat
berupa ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan.
Hubungan antarbangsa yang
dilaksanakan melalui jalan diplomasi, adalah usaha-usaha untuk memelihara
hubungan antarnegara.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
merupakan organisasi Internasional yang lahir dari latar belakang pengalaman
terjadinya dua kali perang dunia yang menyengsarakan kehidupan manusia di
seluruh belahan dunia.
Selanjutnya, beberapa negara
memprakarsai untuk mendirikan organisasi antarbangsa-bangsa yang bertujuan
untuk menyelamatkan keturunan bangsa-bangsa dari bencana perang.
SOAL PKN – BAB 4 HUBUNGAN
INTERNASIONAL
1. Pemerintah dalam mengadakan
kerja sama dan perjanjian Internasional harus dengan persetujuan ....
a. lembaga perwakilan rakyat
b. perwakilan diplomatik
c. MPR
d. DPR
e. kabinet
2. Globalisasi seolah-olah
menghapus batas antarnegara yang diwujudkan dalam APEC, AFTA, dan WTO. Ketiga
organisasi tersebut bergerak dalam bidang ....
a. sosial
b. pertahanan
c. ekonomi
d. budaya
e. politik
3. AFTA bermaksud untuk
mengadakan kesepakatan tentang penerapan ...
yang seragam.
a. keuntungan
b. bunga
c. tarif
d. pajak
e. peraturan
4. Secara kodrati manusia
memiliki sifat sebagai makhluk ....
a. ciptaan Tuhan
b. individu
c. individu, sosial, dan ciptaan
Tuhan
d. individu dan sosial
e. sosial
5. Daya nalar yang dimiliki
manusia baru berfungsi apabila ia ....
a. mempunyai kepentingan bersama
b. bekerja sama dengan manusia
lainnya
c. memiliki bekal kemampuan yang
memadai
d. bekerja dengan tekun
e. belajar sepanjang hayat
6. Neokolonialisme berupaya
menguasai bidang kehidupan negara lain berikut ini, kecuali ....
a. politik
b. ekonomi
c. pertahanan
d. keamanan
e. kebudayaan
7. Politik luar negeri Indonesia
bersifat aktif, artinya bangsa dan negara Indonesia ....
a. tidak ikut anggota organisasi
Internasional apapun
b. menjajah negara lain yang
pernah menjajah bangsa Indonesia
c. mencampuri urusan dan membela
negara lain
d. mencampuri urusan dalam negeri
negara lain
e. membela setiap negara yang
hendak dijajah oleh negara lain
8. Paham yang menganggap bangsa
sendiri lebih unggul jika dibanding dengan semua negara lain di dunia disebut
....
a. kosmopolitisme
b. internalisionalisme
c. etnosentrisme
d. rasisme
e. chauvinisme
9. Perbedaan antara perjanjian
bilateral dengan multilateral terletak dalam hal ....
a. sifat instrumennya
b. jumlah pesertanya
c. cara berlakunya
d. objeknya
e. strukturnya
10. Pengaturan hubungan
internasional bermanfaat bagi bangsa-bangsa di dunia karena hal itu akan
mendorong ....
a. memudahkan negara penjajah
mengelola daerah jajahannya
b. memantapkan ketergantungan
negara miskin pada negara maju
c. mencegah terjadinya
kesimpangsiuran dalam hubungan antarbangsa
d. menumbuhkan rasa persahabatan
dan saling percaya antarbangsa
e. mendorong negara penjajah
untuk memerdekakan daerah jajahannya
11. Persetujuan antara
subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban yang mengikat
dalam Hukum Internasional disebut ... Internasional.
a. musyawarah
b. perundingan
c. hubungan
d. hukum
e. perbandingan
12. Perjanjian Internasional
disebut sebagai bersifat self-executing jika dapat berlaku ....
a. sesudah ratifikasi oleh negara
peserta
b. sesudah diterimanya naskah
perjanjian
c. sesudah ditandatangani oleh
peserta perjanjian
d. sesudah dilakukan perubahan UU
di negara peserta perjanjian
e. sebelum diratifikasi oleh
negara peserta
13. Lembaga pembuat keputusan
tertinggi dalam ASEAN adalah ....
a. pertemuan para kepala
pemerintahan
b. sidang tahunan para menteri
luar negeri
c. sidang para menteri non
ekonomi
d. sidang para menteri ekonomi
e. standing committe
14. Badan PBB yang memiliki lima
negara anggota tetap adalah ....
a. Dewan Ekonomi dan Sosial
b. Dewan Keamanan
c. Mahkamah Pengadilan
Internasional
d. Dewan Perwalian
e. Majelis Umum
15. Dalam mengangkat duta dan
konsul Presiden Republik Indonesia harus memperhatikan pertimbangan ....
a. Menteri Luar Negeri
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Kabinet
e. Mahkamah Agung
16. Lembaga Internasional milik
PBB yang khusus menangani masalah pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan
adalah ....
a. NATO
b. ILO
c. UNICEF
d. WHO
e. UNESCO
17. Makna isi pesan piagam PBB
adalah ....
a. bangsa-bangsa diharapkan minta
bantuan kepada bangsa lainnya apabila mengalami musibah
b. bangsa-bangsa dapat memperoleh
bantuan dari bangsa lain dengan memenuhi kehendaknya
c. bangsa-bangsa diharapkan
bekerja sama atas dasar persamaan
d. bangsa-bangsa bekerja sama
dengan mencampuri urusan negara lain
e. bangsa-bangsa diharapkan
bekerja sama dan saling tergantung satu dengan lainnya
18. Dalam menyelesaikan perkara
pidana yang terjadi antarnegara, Indonesia perlu memperluas perjanjian ....
a. bilateral
b. transaksi
c. ekstradisi
d. multilateral
e. ekspansi
19. Lembaga yang bertanggung
jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN
adalah ....
a. sidang tahunan para menteri
luar negeri
b. sidang para menteri nonekonomi
c. sidang para menteri ekonomi
d. standing committee
e. pertemuan para kepala
pemerintahan
20. Pengesahan perjanjian
internasional oleh negara penandatanganan perjanjian menurut ketentuan
konstitusi negara yang bersangkutan disebut ... perjanjian Internasional.
a. penerimaan
b. persetujuan
c. ratifikasi
d. penandatanganan
e. perundingan
#BelajarDiRumah #SekolahDiRumah #AmanDiRumah
HOMESCHOOLING ONLINE JAKARTA - HOMESCHOOLING ONLINE DEPOK – HOMESCHOOLING
ONLINE BEKASI - HOMESCHOOLING ONLINE BOGOR - HOMESCHOOLING ONLINE TANGERANG –
HOMESCHOOLING MURAH – BELAJAR JARAK JAUH – HOMESCHOOLING DARING
